Pemerintah Arab Saudi resmi menjadikan kondisi kesehatan sebagai faktor yang menentukan apakah seorang calon jemaah berhak mendapatkan visa haji atau tidak. Menteri Kesehatan Saudi, Fahd Al-Jalajel, menegaskan bahwa aturan ini diterapkan bukan hanya sebagai administrasi semata, tetapi sebagai langkah serius untuk menjaga keselamatan jutaan umat Muslim yang datang berhaji setiap tahun.
“Visa haji hanya akan diberikan kepada calon jemaah yang dinyatakan memiliki kemampuan kesehatan yang memadai,” ungkap Al-Jalajel dalam Konferensi Haji ke-5 bertema “Dari Visi ke Realitas: Integrasi Layanan dalam Musim Haji,” yang digelar di Jeddah pada Rabu (12/11).
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut dirumuskan agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan tingkat kenyamanan maksimal bagi setiap jemaah. Arab Saudi, lanjutnya, mengandalkan teknologi modern serta pemantauan data secara langsung untuk memastikan perlindungan kesehatan selama penyelenggaraan haji berlangsung.
Menurut Al-Jalajel, layanan kesehatan di Arab Saudi didesain berkesinambungan—mulai dari screening kesehatan sebelum jamaah berangkat, saat berada di tanah suci, hingga setelah kembali ke negara masing-masing. Kerajaan juga memperkuat akses fasilitas kesehatan dengan standar tinggi di setiap titik pelaksanaan manasik.
Ia menambahkan bahwa daftar vaksin wajib akan terus diperbarui mengikuti risiko kesehatan global. Pemerintah juga memantau potensi ancaman akibat perubahan iklim, termasuk tingginya suhu yang dapat memicu kelelahan dan gangguan kesehatan selama pelaksanaan haji.
“Semua sektor yang terlibat bahu-membahu untuk memastikan pelaksanaan haji berlangsung dengan standar kesehatan dan keselamatan terbaik,” tegasnya.
Al-Jalajel menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan kesehatan yang ketat merupakan bagian dari komitmen Arab Saudi untuk merawat tamu Allah dan menjaga mereka agar dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan aman.

